PARIMO, Pospena.com- Terkait kejelasan nasib jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sayutin Budianto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parimo kembali angkat bicara.
Selaku ketua DPRD, Sayutin menekankan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Parimo untuk tetap menerbitkan rekomendasi jaminan kepada masyarakat yang belum terkafer dalam BPJS.
“apa susahnya Dinsos menerbitkan rekomendasi. Soal bayar membayar dengan pihak rumah sakit itu menyusul dibicarakan antara pemerintah daerah dan DPRD,” kata Sayutin.
Lanjut dia, dari 95 ribu masyarakat miskin yang dikafer oleh BPJS, dibayarkan saja terlebih dahulu sebesar Rp 30 milyar. Soal sisa anggaran sekitar Rp 18 milyar dibayarkan saat anggaran perubahan tahun 2020 mendatang, karena pihaknya ‘DPRD’ baru mengetahui jika tanggal 1 Januari 2020 terjadi kenaikan tarif BPJS secara otomatis dan daerah akan berhutang.
“Itu baru yang 95 ribu jiwa terkafer BPJS, 45 ribu jiwa yang terlepas dari program UHC JKNPBI. Kalau saya di DPRD, solusinya tidak sulit sebenarnya, pemerintah kabupaten melalui Dinsos harus berani mengeluarkan rekomendasi,” sebutnya.
Sambungnya, hal itu juga dapat menimbulkan masalah bagi rumah sakit karena sistim BLUD. Namun persoalan itu merupakan persoalan daerah yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
Dia menegaskan, dirinya tetap konsisten menindak lanjuti persoalan kerakyatan tersebut kepada pemerintah daerah. Secara pribadi pun dirinya menegaskan kepada pemerintah pusat melalui provinsi untuk memberikan ruang kepada daerah dalam memberikan jaminan terhadap masyarakat miskin yang belum terkafer itu.
“Karena sekarang kita tidak mempunyai keuangan yang lebih untuk mengkafer semuanya,” terangnya.
TOMMY
