PARIMO,Pospena.com- Keberadaan Bupati Samsurizal Tombolotutu Di Pantai wisata Pribadinya Mosing Desa Sinei Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parimo memaksa ratusan masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Tuntut Pemberhentian Bupati Parigi Moutong (AMPIBI) harus turun kejalan Rabu 22/07/2020 siang tadi, turunnya masyarakat tidak hanya terkait Mosing, tetapi hutang pinjaman Bupati senilai 4,9 miliar rupiah dari salah satu pengusaha kondang Hantje Yohanes untuk dana Pilkada tahun 2018 juga menjadi salah satu tuntutan masyarakat.
Fadli Arifin Azis, Juru Bicara AMPIBI menegaskan, tuntutan kepada Samsurizal Tombolotutu selaku Bupati Parimo sangat jelas pelanggaranya, pasalnya, tempat wisata yang didiami oleh samsurizal murni lahan pribadinya.
“sesuai pernyataan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah Pantai Mosing itu adalah lahan pribadi Samsurizal dan datanya ada di BPN, sementara dia juga membangun pantai mosing menggunakan dana desa (DD) yang sudah menyalahi aturan,”kata Fadli di ruang Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD).
Lanjut Fadli, masalah hutang yang menjadi topik utama pembahasan di kalangan masyarakat seakan disengaja membuat malu daerah ini, yang menjadi pertanyaan kata dia, seorang pengusaha Hantje Yohanes memberikan uang untuk kebutuhan pilkada seharusnya menjadi incaran pihak penegak hukum dengan status gratifikasi.
“Jelas dalam undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 76, Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun atau menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau merugikan Daerah yang dipimpin serta melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan menerima uang, barang, atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan,”jelasnya.
Dia menambahkan, kasus samsurizal menerima uang dari hantje yohanes yang diputuskan dalam sidang pengadilan senilai 4,9 miliar rupiah sangat jelas.
“sulitnya mendapatkan keadilan dari pihak penegak hukum terkait laporan penyelewengan yang dilakukan samsurizal selaku bupati, maka jalan yang harus kami tempuh meminta DPRD sebagai perwakilan untuk menginfestigasi berbagai kasus yang dia lakukan,” Tutupnya.
TOMMY
