PARIMO,Pospena.com– Dua pemilik toko yang berperan sebagai penyalur di undang ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sayutin Budianto Terkait fulus bantuan stimulan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah terdampak gempa di Kabupaten Parimo, Senin 14 Oktober 2019, pemilik toko Rezki Bangunan dan Toko Nila Kencana dipanggil karena berperan sebagai pihak penyedia pada hajatan itu.
Hal pemanggilan Ningo selaku penyedia, terlontar pada gelar temu antara warga penerima bantuan dengan perwakilan pihak-pihak terkait gelontor dan tata laksana hajatan senilai Rp21,3 miliar mengucur via BPBD Parimo tersebut.
“Kita berdebat dan mencoba mencari solusi soal selisih harga, alur dan hingga keberadaan material dan bahan-bahan itu sampai di masyarakat. Namun pemilik toko selaku pihak penyedia rupanya tidak hadir”, tegas Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto Tongani (SBT), Jumat (11/10).
“Seharusnya pemilik toko juga hadir, agar kita secara bersama mencari dimana letak persoalan. Jika salahsatu pihak tidak dihadirkan, maka tidak akan ada titik temu”, tegas SBT lagi, di hadapan warga penerima, serta pihak-pihak terkait lain dalam hajatan tersebut.
Menurut warga, lanjut SBT, kenaikan harga dilakukan pihak toko dikarenakan pembayarannya tidak dilakukan secara tunai.
“Pihak toko mengakui menaikan harga, dengan alasan karena bahan-bahannya tidak dibayar secara tunai. Nah hal seperti ini harus kita dengar dari dua belah pihak. Makanya, pemilik toko selaku pihak penyedia harus dihadirkan juga dalam hearing ini”, kata SBT di depan para warga, serta perwakilan BPBD Parimo, tim teknis PUPRP serta fasilitator kegiatan.
Selain selisih harga dinilai mencolok, puluhan warga penerima asal Kelurahan Bantaya dan sekitarnya juga mempertanyakan beberapa hal dianggap janggal terkait alur dan penerapan penyaluran fulus bantuan senilai Rp50 juta per penerima.
SBT didampingi Sutoyo dari komisi III DPRD Parimo mengagendakan melanjutkan hearing soal kasak-kusuk penyaluran dana bantuan stimulan itu pada Senin besok.
Dua politisi asal Partai Nasdem ini menyatakan bakal menghadirkan pihak toko dan pihak lain seputar penyaluran dana bantuan tersebut.
Sebelumnya, Ningo mengakui sengaja menaikan harga bahan bangunan miliknya karena pembelian dilakukan tidak secara tunai, serta adanya biaya tambahan untuk buruh bongkar muat.
“Memang kita naikan dari harga umum, karena kan pembelian bahan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana itu dilakukan bukan dengan pembayaran tunai. Kami kan harus memakai modal sendiri sembari menunggu proses pencairan dana di Pokmas”, katanya.
Ningo juga mengatakan dirinya menaikan harga material dan bahan dikarenakan telah ada kesepakatan dengan Pokmas. Selain itu, Ningo juga menambahkan, bahwa pihaknya dalam menaikan harga, mengacu pada harga standar kabupaten.
(TIM)
