Penggunaan kata “Sita” Wartawan Gencar Djarot Diperiksa Polisi

oleh -477 views
Julianer SH tim kuasa hukum Gencar Djarot, dari LBH Sulteng.

PARIMO, Pospena.com- Di jerat kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang no 19 tahun 2016, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3), Gencar Djarot Jumat, 19 Juli 2019 kemarin di periksa tim penyidik Sat Reskrim Polres Parigi Moutong (Parimo).

Didampingi kuasa hukumnya Julianer SH, penetapan status tersangka wartawan yang juga pemilik koranindigo.online, Gencar Djarot bakal menempuh jalur praperadilan.

Julianer mengatakan, setelah mengikuti pemeriksaan tim penyidik Sat Reskrim Polres Parigi Moutong (Parimo). Gencar Djarot dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik atas pemberitaannya.

“kami tim kuasa hukum dari LBH Sulteng akan berkoordinasi dan akan melakukan Gelar perkara terlebih dahulu untuk menempuh jalur praperadilan, dan kami menilai di dalamnya pasti ada potensi salah prosedur,” ucapnya.

Lanjut Julianer, dalam pemberitaan tersebut menggunakan kata “Sita” yang dibuat Gencar Djarot, dianggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik oleh pelapor yakni mantan Direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi Nurlaela Harate. untuk melakukan penahanan barang berharga sebagai jaminan warga kurang mampu.

“Ada ahli bahasa yang sudah diperiksa tim penyidik, yang mengatakan hal itu tidak boleh. Namun kami juga meminta menghadirkan ahli bahasa untuk meringankan,” tutur Julianer.

Dia menegaskan, dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Gencar Djarot masih berkaitan dengan profesinya sebagai wartawan. Sehingga dalam penanganannya harus merujuk pada Undang-undang Nomor 40 tahun 1999.

“Seharusnya, dilakukan hak jawab, klarifikasi dulu melalui Dewan Pers, tidak langsung ke kepolisian. Karena sebagai wartawan ada hak imunitas yang dilindungi undang-undang,” tegasnya.

Julianer berharap, seluruh wartawan disejumlah organisasi jurnalis dapat bersatu mendukung Gencar Djarot. Karena tidak menutup kemungkinan ini bakal terjadi kepada teman ‘Wartawan’ lainnya yang giat menyuarakan kritikan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin.

“Jika klien kami dikenakan pidana, baik itu penjara maupun percobaan, ini akan berdampak pada kawan-kawan Jurnalis. Nanti wartawan lainnya akan sulit menulis kritis, karena sudah ada yurisprudensi,” tutupnya.

TOMMY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *