AMPERA Adukan Keputusan P2KD Desa Bambalemo Ranomaisi.

oleh -328 views
Rizal S.Sos Ketua AMPERA

PARIMO,Pospena.com- Aliansi Masyarakat Peduli Ranomaisi  (Ampera) Layangkan aduan Permohonan Pembatalan Keputusan P2KD Desa Bambalemo Ranomaisi Kecamatan Parigi kepada Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa tentang penetapan kepala desa terpilih pada saat pemilihan kepala desa serentak se Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) pada tanggal 29 juni tahun 2019, dikarenakan hasil dari pembentukan BPD tidak sesuai aturan undang-undang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 471.45 / 1687 ) DPMD tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parimo Tahun 2019 Tanggal 20 Februari 2019, Yang saat ini telah sampai pada tahapan penetapan calon kepala desa terpilih oleh masing-masing P2KD yang melaksanakan pemilihan pemungutan suara.

Rizal S.Sos selaku Ketua Ampera menjelaskan, diduga banyak ditemukan Desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa dengan melanggar ketentuan Perundangundangan yang berlaku. Yang paling krusial terkait Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yang diangkat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sampai saat ini ditemukan ada beberapa BPD Desa yang belum dilantik dan atau diambil sumpah janjinya oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk, bahkan ada anggota BPD yang bersaudara.

“Kami Aliansi Masyarakat Peduli Ranomaisi Desa Bambalemo Ranomaisi yang merupakan salah satu desa yang ikut melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak dimaksud, menyampaikan protes dan atau gugatan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bambalemo Ranomaisi sekaligus mendesak Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan merekomendasikan kepada Bupati Parimo untuk menganulir dan membatalkan Keputusan P2KD Desa Bambalemo Ranomaisi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan,”tegasnya.

Lanjut rizal, tuntutan yang di lakukan oleh Ampera sangat jelas sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 58 ayat 3 yang mengatakan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

“di pasal 23 ayat 1 sangat jelas aturan pemilihan BPD, hasil Pemilihan Kepala Desa Bambalemo Ranomaisi yang dilaksanakan tgl 29 Juni 2019 dianggap tidak Sah disebabkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) diangkat dan dibentuk oleh Lembaga yang tidak sah BPD Desa Bambalemo Ranomaisi sampai saat ini Belum bersumpah berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk,”ujarnya.

Dia menambahkan, seharusnya ketua BPD lama tidak di nonaktifkan, mengingat masa jabatan Masa Bakti 2013-2019 hanya mencantumkan tahun, tetapi tidak mencantumkan bulan masa jabatan, apa lagi melakukan pergantian anggota BPD tanpa memiliki surat keputusan (SK) Sebelum memangku jabatannya anggota BPD sebagai Pengganti Antar Waktu. Tutupnya.

TOMMY.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *