HUT Pancasila : Takut Diberi Sanksi, Seluruh PNS Sibuk Setor Absen.

oleh -139 views
Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2019 sejumlah PNS sibuk dengan absen Foto : TM

PARIMO,Pospena.com- Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2019, sejumlah Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Pejabat Eselon II, III dan IV serta seluruh staf PNS dan Honorer yang ada di lingkup Pemerintah Daerah ( Pemda ) Kabupaten Parigi Moutong ( Parimo ) hadiri perayaan tersebut.

Usai memberikan sambutan, Wakil Bupati Parimo Badrun Nggai mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kehadiran para Pejabat Eselon II, III dan IV serta seluruh staf PNS dan Honorer dalam mengikuti upacara, pasalnya di setiap upacara sangat jarang kepala Organisasi Pemerintah Daerah ( OPD ) atau staf lainnya turut menghadiri upacara peringatan apa saja.

Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai SE Pimpin Upacara HUT Pancasila di halaman kantor Bupati. Foto : TM

“Saya lihat semuanya hadir Eselon II, III dan IV serta PNS. Seperti ini yang kita harapkan. Mungkin karena takut di pecat karena ada edarannya,”Ucapnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ahmad Saiful Nento yang di temui media ini usai pelaksanaan Upacara HUT Pancasila menjelaskan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan Aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) wajib mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila, jika tidak, akan ada sanksi diberikan kepada oknum PNS yang sengaja mangkir dari perayaan HUT Pancasila.

“Itu penekanan dari menpan, ada surat edaran yang menekankan untuk khusus hari ini, untuk semua pegawai yang tidak ikut upacara maka diberi sanksi,”ujarnya.

Saiful menambahkan, absen ini bukan hanya sekedar sampai ke BKD tetapi akan di teruskan ke BKN, untuk menindak lanjuti kami tidak mengetahui persis tindak lanjutnya seperti apa sansinya, yang jelas ini akan dirilis dan tidak hanya di Kabupaten Parimo, tetapi seluruh Indonesia.

“belum jelas penerapan sanksinya seperti apa, karena ini dianggap pelanggaran disiplin, dan  baru kali ini juga di minta seperti ini, kemarinmasih sebatas kita evaluasi di BKD tapi ini filenya dalam bentuk PDF dan harus dikirim kepusat,”kata Saiful Nento.TOMMY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *