Laporan ‘CALO’ ke APKT Atas Perintah Herman Supervisor TOL PLN ULP Parimo, Hendrik: CALO Itu Oknum Pegawai

oleh -186 views
salah satu meteran yang di imigrasi tanpa rekening tagihan di desa Pinotu, Foto : TM

PARIMO,Pospena.com- Hendrik pemegang kuasa perusahaan PT. Cahaya Zalvi Pratama yang membantu bapak Ipran dalam proses pendaftran pasang baru Via Online dan dianggap sebagai CALO, ternyata atas perintah Herman sebagai Supervisor TOL Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Kolaborasi laporan tersebut melalui kesepakatan keduanya antara Herman dan Reza yang keduanya sebagai Supervisor di PLN ULP Parimo.

Sementara fakta yang ada dilapangan ternyata puluhan meteran listrik justru mengalir melalui orang dalam yang statusnya sebagai pegawai PLN ULP Parimo yang menjadi Calo, dan harganya pun sangat pantastis, daya 450 KWH mencapai Rp 1300.000 sedangkan yang daya 900 KWH senilai Rp. 1500.000, baru sebatas pendaftaran Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan Standar Layak Oprasi (SLO)

Reza yang ditemui oleh media ini waktu itu mengatakan, saat Hendrik membantu pelanggan seharusnya memasukan nomor pelanggan yang akan dipasang, sehingga mudah untuk dihubungi.

“waktu itu dia ‘Hendirk’ melapor ke APKT karena direstitusi, jadi waktu itu dibalas melalui sistem kalau itu bukan pelanggannya sendiri karena saat dihubungi, pelapor “Hendrik” itu menyebutkan sala satu nama pegawai kita yang namanya herman, jadi pak herman waktu itu bilang, sudah mas tulis saja disitu CALO dan kita menulis laporan balik itu atas kesepakatan bersama,”kata Reza.

Herman membenarkan laporan Ke APKT itu atas perintahnya, dia juga mengatakan seharusnya pelapor tersebut harus berkordinasi dengannya terkait laporan yang dia layangkan ke APKT terkait restitusi meteran listrik.

“kalau melapor kordinasi dulu dengan saya, karena itu nama baik saya dan kami tidak pernah menghalangi rejeki,”kesalnya.

Sementara Hendrik menuturkan, persoalan Kongkalikong di PLN ULP parimo tersebut Herman adalah biang keladinya, salah satu contoh, meteran milik Iwan yang ada di desa Pinotu kecamatan Toribulu sudah lebih dua tahun tidak membayar iuran karena di imigrasi dari meteran Pasca bayar ke Prabayar, tetapi dia justru mengganti kembali meteran Pasca bayar dengan meteran baru yang sama. Tidak hanya itu, pemasangan tambah daya 6000 KWH sekolah SMA Satu Parigi dia juga meminta biaya pemasangan yang dihitung per Pas yaitu satu Pas senilai 200ribu rupiah.

“persoalan di lingkup PLN ULP Parimo itu jelas pelanggarannya, banyak kasus mulai dari jual beli meter yang harganya sampai tiga kali lipat , Jarak pemasangan yang tidak sesuai hingga imigrasi meteran dan biaya menumpuk serta tagihan lebih dari tiga bulan, itu yang saya temukan dilapangan dan menjadi keluhan masyarakat,”Tutupnya

TOMMY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *