FM3KP Minta Kejaksaan Parimo Kawal Pengunaan Alokasi Dana 23 Miliar Kuhusus Covid-19

oleh -215 views
FADLI ARIFIN AZIS, Ketua Forum Mahasiswa dan Masyarakat Miskin Kota Parigi (FM3KP)

PARIMO,Pospena.com– Forum Mahasiswa dan Masyarakat Miskin Kota Parigi (FM3KP) Desak Kejaksaan Negeri Parigi Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) untuk Mendampingi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan dana Covid-19 senilai Rp. 23 Miliar.

Sebagai ketua FM3KP, Fadli Arifin Azis yang di konfirmasi Via Telpon menjelaskan, Kepala Kejaksaan Negeri Parigi (Kejari) Agus Setiadi SH, Walaupun belum diminta untuk mendampingi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dalam relokasi anggaran sebesar Rp. 23 Miliar untuk penanganan Covid-19 di Parimo, dia tetap mengawal serta menjalankan fungsi pengawasannya dalam penggunaan  anggaran tersebut.

“Pada dasarnya kami Kejaksaan Negeri Parigi siap mendampingi Pemda Parimo dalam relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 ketika diminta. Akan tetapi jika tidak diminta untuk mendampingi maka fungsi kami dalam pengawasan anggaran tetap berjalan,” tegas Agus Setiadi yang dihubungi via WhatsApp pribadinya, Senin (6/4/2019).

Lanjut agus, pihaknya berharap dalam relokasi anggaran yang dilakukan Pemda Parimo dapat bermanfaat dan tepat sasaran dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Parimo.

Diketahui berdasarkan pada hasil rapat bersama pimpinan DPRD Kabupaten Parimo, pimpinan fraksi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) disepakati alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Parimo sebesar Rp 23 Miliar lebih.

Sementara, Ketua Forum Mahasiswa dan Masyarakat Miskin Kota Parigi (FM3KP) Fadli Arifin Aziz kembali mengatakan, penggunaan anggaran dari pergeseran APBD ini perlu mendapatkan pengawasan dan pengawalan yang khusus, agar terhindar dari penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran oleh pihak-pihak tertentu.

“Terkait informasi Covid-19 yang semakin memprihatinkan, saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama hal yang menyangkut dengan pengawasan anggaran apalagi dana yang di plot untuk penanganan Covid-19 ini cukup besar,” kata Fadli, kepada pospena.com

Menurut Fadli, dalam hal pengawasan anggaran pihak Kejaksaan Negeri Parigi Moutong adalah lembaga yang paling berwenang dalam mengawasi dana yang diperuntukan untuk penanganan wabah ini.

“Perlu adanya tim pengawasan anggaran Covid-19 yang dibentuk oleh pihak Kejaksaan,” ujarnya.

Kehadiran Tim Pengawasan ini kata Fadli, fokus pada penggunaan anggaran dana COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Pengawasan dana COVID-19 ini harus dilakukan secara bersama dan terbuka.

Secara tegas, Fadli mengingatkan, jika ada oknum yang melakukan penyimpangan penggunaan dana COVID-19, maka dengan jelas telah melanggar pasal 2 ayat 3 UU no 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sanksi pidana mati. Karena melihat kondisi negara saat ini dalam bencana nasional.

TOMMY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *