Mantan Sekdes Lambanau Bongkar Dan Sebut Kades Palsukan Tanda Tangan Ketua BPD.

oleh -2.420 views
Kepala Desa Lambanau, Hery Efendy yang mengancam wartawan dan berkata kotor. Foto : Ist.

PARIMO,Pospena.com- Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 senilai satu miliar lebih yang di kelola oleh Desa Lambanau Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) di duga sarat kebiri, pasalnya, dari sisi pencairan dana desa, Kepala Desa (kades) Heri Efendi sangat tertutup dengan sistim pengelolaan dana desa, apalagi  Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang seharusnya di tanda tangani oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), justru di duga di palsukan oleh Kades demi mencairkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Padahal sangat jelas bahwa BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Mantan Sekertaris Desa (Sekdes) Dimas Moge yang di konfirmasi Via Handphone mengatakan, ADD dan DD semuanya di pegang oleh kades Heri Efendi yang merangkap sebagai bendahara. Kata Dimas, pembelanjaan material pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat, seluruhnya ditangani kades tanpa melibatkan aparat desa.

“pembelanjaan barang yang di butuhkan dalam pekerjaan fisik maupun yang lainya, itu di tangani kades, dan dia tidak pernah melibatkan aparat desa termasuk ketua BPD,”ujar Dimas.

Dia menambahkan, Dana Operasional BPD selama dua bulan belum di bayarkan, sehingga saya sebagai sekdes mengundurkan diri, mengingat semua aparat Desa sudah tidak fungsikannya lagi.

“bendahara saja hanya sebagai pormalitas menandatangani pencairan, tetapi begitu cair kades sendiri yang ambil uangnya lalu di bawah kerumahnya sendiri, dan semua pertanggung jawaban yang di tanda tangani itu di palsukan baik tanda tangan bendahara, BPD, dan Camat,”ungkapnya.

Made kerti, ketua BPD desa lambanau yang di konfimasi media ini membenarkan bahwa dia selama menjadi ketua BPD tidak pernah di fungsikan oleh kades. setelah dia diangkat jadi ketua BPD dan menjabat di pemerintah desa dia telah menyampaikan ke pihak kecamatan meminta agar Pemdes melakukan bimbingan teknis (BIMTEK), dan di respon oleh camat itu sendiri.

“beberapa kali kami menghadap camat bahwa kades tidak sedang di rumah atau kades sedang sakit, padahal setahu kami kades sedang baik-baik saja. Seakan tidak mau memberikan Bimtek, agar kami memahami dan bisa mengawasi kinerjanya,”bebernya.

Lanjut dia, untuk pembahasan APBDes selama tahun 2018 dia tidak pernah dilibatkan oleh kades, apalagi di tahun 2019. Bahkan anggaran tahap satu senilai 200 juta ruiah di tahun 2019 ini baru diketahuinya pada saat dimulainya pekerjaan.

“Saya tidak tau apa itu RKPDes dan RPJMDes, karena saya tidak pernah di libatkan, terkait dana tahap satu senilai 200 juta rupiah lebih di tahun 2019 saya sendiri tidak tahu, yang saya tahu kata bendahara ada pencairan, tapi bendahara tidak pernah pegang uang, yang kami tahu hanya soal gaji saja dan kepala desa yang mengeluarkan uang dari tasnya setelah ditandatangani baru diserahkan kepada bendahara lalu diteruskan keaparat desa,”tutupnya.

ADN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *